Permasalahan Kependudukan di Indonesia

Permasalahan kependudukan di indonesia salah satu yang harus dihadapi di setiap negara,bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat,dan pemerintah pun  akan kesulitan untuk mensejahterakan rakyat karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk indonesia terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat.kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan yang terbatas.

Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A. Demografis

 1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population) Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.Dari data yang saya ambil dari Kabupaten Kepulaun Selayar akan mewakili jumlah penduduk Indonesia, di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepualuan Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik postif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

 2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.

Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KBdan kini ditangani oleh BKKBN.

Jika melihat grafik di atas, dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka dibawah 1%. Dalam penggelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

 3. Persebaran Penduduk Tidak Merata Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubangan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia.Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah pendudukyang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki
kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara.
Masalah kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif

a. Jumlah Penduduk Besar Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan.
Manfaat jumlah penduduk yang besar:
1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.
2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:
1) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan,
timbulnya pemukiman kumuh.
2) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta
sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

b. Pertumbuhan Penduduk Cepat
Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun
1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.
Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:
a. Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.
b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera
c. Persebaran Penduduk Tidak Merata Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau,
provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa:
• Sebagai pusat pemerintahan.
• Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur.
• Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja.
• Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
• Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan
dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan
hidup seperti:
• Munculnya permukiman liar.
• Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri.
• Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri.
• Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah.

Upaya-upaya tersebut adalah:
• Pemerataan pembangunan.
• Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan.
• Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah
penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:
– Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.
– Peningkatan taraf hidup transmigran.
– Pengolahan sumber daya alam.
– Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
– Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.
– Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
– Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia. Persebaran yang tidak merata berpengaruh
terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi exploitasi sumber alam secara
berlebihan sehingga terganggulah keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah:

1. terjadi banjir karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang.
2. terjadi kekeringan.
3. tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi.

2. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

a. Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:
1) Angka Kematian
2) Angka Harapan Hidup Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah
Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas
yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam.

Keluarga Berencana Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Di Beberapa Negara

Sebagaimana diketahui jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahunnya, sedangkan luas wilayah akan selalu tetap. Ditambah saat ini Angka Harapan Hidup (AHH) semakin tinggi. Artinya bahwa jumlah kelahiran yang ada tidak mungkin diimbangi dengan terjadinya kematian karena tolok ukur pengendalian jumlah penduduk dikatakan berhasil disaat angka kelahiran dan kematian rendah. Namun persoalannya terletak pada persebaran yang tidak merata dan tantangan beberapa tahun kedepan.

Tantangan tersebut sudah mulai dirasakan saat ini seperti pengangguran, masalah pangan, kemacetan transportasi, sampah, alih fungsi lahan, dan masih banyak persoalan lain akibat pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Saat ini di Indonesia angka kelahiran masih harus terus ditekan sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang. Salah satu langkah yang dilakukan BKKBN adalah dengan adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang nantinya akan mendorong perempuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus mendorong perempuan untuk masuk ke pasar kerja.Keberhasilan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat struktur umur penduduk berubah. Jumlah penduduk usia muda (0-14) menjadi semakin kecil, penduduk usia produktif (15-64) semakin besar dan jumlah penduduk lanjut usia (65+) lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif sehingga angka ketergantungan menjadi semakin kecil.. Kembali lagi ke Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera Wilayah di Indonesia memiliki karakterstik yang beragam. Sama halnya dengan kondisi demografinya, dari wilayah Aceh hingga Papua yang memiliki memiliki tingkat kepadatan penduduk berbeda. BKKBN perlu lagi untuk kembali menekankan lagi bahwa program KB tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Program KB yang dilaksanakan tidak bersifat memaksa, tetapi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tentang makna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program KB tidak hanya sekedar anjuran dua anak cukup tetapi menghormati hak reproduksi seseorang. Hal ini diwujudkan melalui perencanaan keluarga, jarak kehamilan anak pertama dan kedua serta pada usia berapa hingga berapa yang nantinya disesuaikan dengan kondisi kesehatan wanita dan kondisi perekonomian masing-masing keluarga.

Lain di Indonesia, lain juga cerita tentang kebijakan tentang Keluarga Berencana yang pernah dilakukan di negara lain. Jumlah populasi di suatu negara, terkadang memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengendalian, agar tidak terjadi over populasi yang berdampak buruk bagi negara tersebut. Beberapa dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa dianggap ekstrem, aneh, dan mungkin ada yang menganggap mengekang kebebasan warga negaranya. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tentang Keluarga Berencana di beberapa negara:

1. Stop at Two dan Graduate Mother Scheme di Singapura

Stop at Two adalah kebijakan kontrol populasi mirip KB di Indonesia yang diberlakukan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pada akhir 1960-an. Saat itu, PM Lee khawatir pertumbuhan populasi akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Negeri Singa itu. Dalam kampanyenya, perempuan yang telah memiliki dua anak dianjurkan untuk melakukan sterilisasi dengan berbagai insentif menarik misalnya uang dalam jumlah besar. Namun, bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan pengurangan fasilitas, terutama pendidikan dan perumahan, pengenaan denda bagi setiap anak mulai dari ketiga sampai seterusnya.

Graduate Mother Scheme adalah sebuah kebijakan kontrol populasi lain yang tidak biasa sempat berlaku di Singapura pada 1984. Berbeda dengan Stop at Two, kebijakan kontrol populasi ini lebih berperan sebagai biro jodoh bagi para perempuan Singapura yang telah lulus perguruan tinggi. PM Lee Kuan Yew melihat para perempuan berpendidikan tinggi yang belum mendapatkan pasangan sebagai sebuah masalah sosial yang serius. Merasa khawatir akan hal ini, dia mendorong para pria Singapura untuk memilih para perempuan berpendidikan tinggi. Tahun itu, kebijakan Graduate Mother Scheme (GMS) diumumkan dan biro jodoh Social Development Unit (SDU) dibentuk. SDU berperan sebagai wadah sosialisasi bagi para sarjana pria dan wanita untuk bersosialisasi. Sedangkan Social Development Service (SDS) disediakan bagi mereka yang bukan lulusan perguruan tinggi. Berbagai keistimewaan diberikan bagi para sarjana yang berpartisipasi dalam program ini, di antaranya pemotongan pajak dan prioritas perumahan. Namun, kebijakan ini dihapuskan setahun kemudian karena banyaknya protes dari warga Singapura. Kebijakan ini muncul karena PM Lee percaya bahwa “bibit” yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus pula.

2. One Child Policy di China

Kebijakan ini telah dihapuskan pada 2015. One Child Policy di China adalah salah satu kebijakan kontrol populasi paling dikenal yang pernah diberlakukan di dunia. Sejak 1979, setiap keluarga di China hanya diizinkan untuk memiliki satu orang anak saja, atau mereka akan dikenai denda besar dengan berbagai pencabutan fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara kepada mereka. Begitu beratnya denda dan hukuman yang diberikan, beberapa pasangan memilih melakukan aborsi terhadap janin mereka, dan diduga ada anak-anak yang disembunyikan oleh orangtuanya karena hal ini. Kebijakan ini mulai dilonggarkan pada 2013, sebelum dihapuskan pada tahun 2015 setelah China menyadari ada ketimpangan demografi usia penduduk mereka. Sekarang, keluarga di China dapat memiliki maksimal dua orang anak.

3. Solusi Sterilisasi Berhadiah Mobil di India

India sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, tentu saja populasi jadi salah satu masalah bagi negara ini. Demi menghambat perkembangan penduduknya, Pejabat Kesehatan di Provinsi Rajashtan, India, mengumumkan sebuah kampanye yang mendorong warganya, laki-laki dan perempuan untuk melakukan sterilisasi sehingga mereka tidak bisa memiliki anak lagi. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan hadiah-hadiah menarik seperti motor, televisi, blender, bahkan mobil. Penawaran ini berlaku bagi seluruh warga India, tidak hanya penduduk Rajashtan saja. Penawaran serupa juga dilakukan di provinsi-provinsi lainnya di India, setelah kampanye nasional untuk sterilisasi diberhentikan pada 1970 karena protes dari ribuan penduduk yang mengaku dipaksa untuk menjalani operasi.

Hal –hal yang telah disampaikan tersebut hanya sebagai perbandingan bahwa di Indonesia program yang dijalankan oleh Pemerintah masih lebih manusiawi dibandingkan dengan kebijakan yang telah atau pernah dijalankan di negara lain.. Di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai sumber daya alam melimpah menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya yang baik. Salah satu caranya adalah dengan Program Keluarga Berencana yang saat ini harus segera digencarkan lagi, slogan dua anak cukup harus mulai tertanam kembali pada pola pikir masyarakat. Hal ini yang melatarbelakangi mengapa perlu ditanamkan pentingnya perencanaan keluarga terkait kelahiran yang tepat. 

                                                                        FAHRUL ANDRIAN

                                                                                       1IA09

                                                                                       52415391