Keluarga
Berencana Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Di Beberapa Negara
Sebagaimana diketahui jumlah penduduk selalu bertambah
setiap tahunnya, sedangkan luas wilayah akan selalu tetap. Ditambah saat ini
Angka Harapan Hidup (AHH) semakin tinggi. Artinya bahwa jumlah kelahiran yang
ada tidak mungkin diimbangi dengan terjadinya kematian karena tolok ukur
pengendalian jumlah penduduk dikatakan berhasil disaat angka kelahiran dan
kematian rendah. Namun persoalannya terletak pada persebaran yang tidak merata
dan tantangan beberapa tahun kedepan.
Tantangan tersebut sudah mulai dirasakan saat ini seperti pengangguran,
masalah pangan, kemacetan transportasi, sampah, alih fungsi lahan, dan masih
banyak persoalan lain akibat pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali.
Saat ini di Indonesia angka kelahiran masih harus terus ditekan sehingga
penduduk dapat tumbuh seimbang. Salah satu langkah yang dilakukan BKKBN adalah
dengan adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang nantinya akan
mendorong perempuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
sekaligus mendorong perempuan untuk masuk ke pasar kerja.Keberhasilan program
pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat struktur umur
penduduk berubah. Jumlah penduduk usia muda (0-14) menjadi semakin kecil,
penduduk usia produktif (15-64) semakin besar dan jumlah penduduk lanjut usia
(65+) lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif sehingga
angka ketergantungan menjadi semakin kecil.. Kembali lagi ke Norma Keluarga
Kecil yang Bahagia dan Sejahtera Wilayah di Indonesia memiliki karakterstik
yang beragam. Sama halnya dengan kondisi demografinya, dari wilayah Aceh hingga
Papua yang memiliki memiliki tingkat kepadatan penduduk berbeda. BKKBN perlu
lagi untuk kembali menekankan lagi bahwa program KB tidak semata-mata untuk
kepentingan pemerintah. Program KB yang dilaksanakan tidak bersifat memaksa,
tetapi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tentang makna
membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program KB tidak hanya
sekedar anjuran dua anak cukup tetapi menghormati hak reproduksi seseorang. Hal
ini diwujudkan melalui perencanaan keluarga, jarak kehamilan anak pertama dan
kedua serta pada usia berapa hingga berapa yang nantinya disesuaikan dengan
kondisi kesehatan wanita dan kondisi perekonomian masing-masing keluarga.
Lain di Indonesia, lain juga cerita tentang kebijakan tentang Keluarga
Berencana yang pernah dilakukan di negara lain. Jumlah populasi di suatu
negara, terkadang memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengendalian,
agar tidak terjadi over populasi yang berdampak buruk bagi negara tersebut.
Beberapa dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa dianggap ekstrem, aneh, dan
mungkin ada yang menganggap mengekang kebebasan warga negaranya. Berikut adalah
kebijakan-kebijakan tentang Keluarga Berencana di beberapa negara:
1. Stop at Two dan Graduate
Mother Scheme di Singapura
Stop at Two adalah
kebijakan kontrol populasi mirip KB di Indonesia yang diberlakukan Perdana
Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pada akhir 1960-an. Saat itu, PM Lee khawatir
pertumbuhan populasi akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Negeri Singa
itu. Dalam kampanyenya, perempuan yang telah memiliki dua anak dianjurkan untuk
melakukan sterilisasi dengan berbagai insentif menarik misalnya uang dalam
jumlah besar. Namun, bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan pengurangan
fasilitas, terutama pendidikan dan perumahan, pengenaan denda bagi setiap anak
mulai dari ketiga sampai seterusnya.
Graduate Mother Scheme adalah
sebuah kebijakan kontrol populasi lain yang tidak biasa sempat berlaku di
Singapura pada 1984. Berbeda dengan Stop at Two, kebijakan kontrol populasi ini
lebih berperan sebagai biro jodoh bagi para perempuan Singapura yang telah
lulus perguruan tinggi. PM Lee Kuan Yew melihat para perempuan berpendidikan
tinggi yang belum mendapatkan pasangan sebagai sebuah masalah sosial yang
serius. Merasa khawatir akan hal ini, dia mendorong para pria Singapura untuk
memilih para perempuan berpendidikan tinggi. Tahun itu, kebijakan Graduate
Mother Scheme (GMS) diumumkan dan biro jodoh Social Development Unit (SDU)
dibentuk. SDU berperan sebagai wadah sosialisasi bagi para sarjana pria dan
wanita untuk bersosialisasi. Sedangkan Social Development Service (SDS)
disediakan bagi mereka yang bukan lulusan perguruan tinggi. Berbagai
keistimewaan diberikan bagi para sarjana yang berpartisipasi dalam program ini,
di antaranya pemotongan pajak dan prioritas perumahan. Namun, kebijakan ini
dihapuskan setahun kemudian karena banyaknya protes dari warga Singapura.
Kebijakan ini muncul karena PM Lee percaya bahwa “bibit” yang bagus akan
menghasilkan buah yang bagus pula.
2. One Child Policy di China
Kebijakan ini telah dihapuskan pada 2015. One Child
Policy di China adalah salah satu kebijakan kontrol populasi paling dikenal
yang pernah diberlakukan di dunia. Sejak 1979, setiap keluarga di China hanya
diizinkan untuk memiliki satu orang anak saja, atau mereka akan dikenai denda
besar dengan berbagai pencabutan fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara
kepada mereka. Begitu beratnya denda dan hukuman yang diberikan, beberapa
pasangan memilih melakukan aborsi terhadap janin mereka, dan diduga ada
anak-anak yang disembunyikan oleh orangtuanya karena hal ini. Kebijakan ini
mulai dilonggarkan pada 2013, sebelum dihapuskan pada tahun 2015 setelah China
menyadari ada ketimpangan demografi usia penduduk mereka. Sekarang, keluarga di
China dapat memiliki maksimal dua orang anak.
3. Solusi Sterilisasi Berhadiah
Mobil di India
India sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia, tentu saja populasi jadi salah satu masalah bagi negara ini.
Demi menghambat perkembangan penduduknya, Pejabat Kesehatan di Provinsi
Rajashtan, India, mengumumkan sebuah kampanye yang mendorong warganya,
laki-laki dan perempuan untuk melakukan sterilisasi sehingga mereka tidak bisa
memiliki anak lagi. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan hadiah-hadiah menarik
seperti motor, televisi, blender, bahkan mobil. Penawaran ini berlaku bagi
seluruh warga India, tidak hanya penduduk Rajashtan saja. Penawaran serupa juga
dilakukan di provinsi-provinsi lainnya di India, setelah kampanye nasional untuk
sterilisasi diberhentikan pada 1970 karena protes dari ribuan penduduk yang
mengaku dipaksa untuk menjalani operasi.
Hal –hal yang telah disampaikan tersebut hanya sebagai
perbandingan bahwa di Indonesia program yang dijalankan oleh Pemerintah masih
lebih manusiawi dibandingkan dengan kebijakan yang telah atau pernah dijalankan
di negara lain.. Di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai sumber
daya alam melimpah menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat
mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya yang baik. Salah satu caranya
adalah dengan Program Keluarga Berencana yang saat ini harus segera digencarkan
lagi, slogan dua anak cukup harus mulai tertanam kembali pada pola pikir
masyarakat. Hal ini yang melatarbelakangi mengapa perlu ditanamkan pentingnya
perencanaan keluarga terkait kelahiran yang tepat.
FAHRUL ANDRIAN
FAHRUL ANDRIAN
1IA09
52415391
No comments:
Post a Comment